TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

Tanda Daftar Industri (TDI)

Sumber: BPTSP Kabupaten Muaro Jambi
(Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 562 / Kep.Bup /BPTSP/ 2013 Tanggal 31 Desember 2013 Tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Jenis Izin

Tanda Daftar Industri (TDI)

Masa Berlaku Izin

3 (tiga) tahun

Pemberi Pertimbangan

Tim Teknis

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008

Maksud dan Tujuan

Tujuan dari pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal adalah:

  1. Terlindungnya Perusahaan yang menjalankan usahanya secara tertib, jujur dan terbuka.
  2. Terbinanya dunia usaha industri menengah dan industri besar.
  3. Terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.
  4. Sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan keterangan lainnya tentang perusahan dimaksud.

Klasifikasi/Sasaran

  1. Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya antara Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI).
  2. Di dalam daerah industri (Kawasan Industri).
  3. Di luar daerah industri.

Prosedur

  1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front office dan jika lengkap diberi tanda terima.
  2. Dari front office diteruskan ke Kabid Pelayanan untuk diagendakan.
  3. Dari Kabid Pelayanan diteruskan kepada Kabid Pengelolaan untuk diverifikasi dan disurvey ke lapangan bersama Tim Teknis (jika ada).
  4. Setelah disurvey langsung diproses.
  5. Setelah diproses, draf izin diperiksa dan diparaf oleh Kabid pengelolaan dan diteruskan ke Kabag Tata Usaha.
  6. Setelah diparaf Kabag Tata Usaha diteruskan ke Kepala Badan untuk ditandatangani.
  7. Setelah izin ditandatangani kemudian diagendakan oleh kabid Pengelolaan dan diserahkan ke loket pembayaran dan loket pengambilan izin.
  8. Pemohon mengambil izin dengan menyerahkan Surat Keterangan Retribusi Daerah dan selanjutnya Surat Izin diterima oleh Pemohon.

Persyaratan

  1. Surat Permohonan.
  2. Denah Lokasi Perusahan.
  3. Foto Copy Izin Gangguan (HO).
  4. Foto Copy KTP.
  5. Foto Copy NPWP.
  6. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perusahaan yang dilegalisir bagi CV atau PT.
  7. Pas Photo Warna Ukuran 3×4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
  8. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Bermaterai.

Standar Biaya

Tidak Dipungut

Waktu

14 Hari Kerja