SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
Sumber: BPTSP Kabupaten Muaro Jambi
(Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 562 / Kep.Bup /BPTSP/ 2013 Tanggal 31 Desember 2013 Tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Jenis Izin Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Masa Berlaku Izin SIUP berlaku selama 5 Tahun
Pemberi Pertimbangan Tim Teknis
Dasar Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

Maksud dan Tujuan
  1. Terlindungnya perusahaan yang menjalankan usahanya secara tertib, jujur dan terbuka.
  2. Terbinanya dunia usaha dan perusahaan, perusahaan kecil, menengah dan besar.
  3. Terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.
  4. Tergalinya Sumber pendapatan Kabupaten Muaro Jambi.
  5. Mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan.
Klasifikasi/Sasaran
  1. Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP
  2. SIUP diklasifikasikan sebagai berikut :
  • SIUP perusahaan kecil, adalah perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  • SIUP perusahaan menengah,adalah perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  • SIUP perusahaan besar adalah perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
Prosedur
  1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front office dan jika lengkap diberi tanda terima.
  2. Dari front office diteruskan ke Kabid Pelayanan untuk di agendakan.
  3. Dari Kabid Pelayanan diteruskan kepada Kabid Pengelolaan untuk diverifikasi dan disurvey kelapangan bersama Tim Teknis (jika ada).
  4. Setelah disurvey langsung diproses.
  5. Setelah di Proses, draf izin diperiksa dan diparaf oleh kabid pengelolaan dan diteruskan ke Kabag Tata Usaha.
  6. Setelah diparaf Kabag Tata Usaha diteruskan ke Kepala Badan untuk ditandatangani.
  7. Setelah izin ditandatangani kemudian diagendakan oleh kabid Pengelolaan dan diserahkan ke loket pembayaran dan loket pengambilan izin.
  8. Pemohon mengambil izin dengan menyerahkan Surat Keterangan Retribusi Daerah dan selanjutnya Surat Izin diterima oleh Pemohon.
Persyaratan
  1. Permohonan tertulis kepada Kepala BPTSP dengan dibubuhi materai Rp.6000.
  2. Foto Copy SITU.
  3. Foto Copy NPWP/NPWPD.
  4. Foto Copy KTP.
  5. Foto Copy Akte Notaris bagi perusahaan yang berbadan hukum.
  6. Pas foto ukuran 3×4 cm sebanyak 3 lembar.

SIUP PERPANJANGAN

  1. Foto Copy KTP
  2. Blanko Izin Asli
  3. Pas Photo warna ukuran 3×4 cm sebanyak 1 (tiga) lembar
  4. Foto Copy Akte Notaris Bagi Perusahaan yang berbadan Hukum
Standar Biaya Tidak Dipungut
Waktu 5 Hari Kerja