IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)

Izin Usaha Perkebunan

Sumber: BPTSP Kabupaten Muaro Jambi

(Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 562 / Kep.Bup /BPTSP/ 2013 Tanggal 31 Desember 2013 Tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Jenis Izin Izin Usaha Perkebunan
Masa Berlaku Izin

Izin Usaha Perkebunan berlaku selama Perusahaan masih melakukan Pengelolaan Perkebunan secara Komersil yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pemberi Pertimbangan Tim Teknis
Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 /Permentan /OT.140/9/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Maksud dan Tujuan

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya dan Perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, professional dan bertanggung jawab.

Klasifikasi/Sasaran

Pelaku Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan /atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan di Kabupaten Muaro Jambi.

Prosedur
  1. Mengajukan Permohonan tertulis kepada Kepala BPTSP memalui Bidang Pelayanan.
  2. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga Puluh Hari) kerja terhitung sejak tanggal Permohonan diterima harus memberi jawaban menunda, menolak atau menerima.
  3. Permohonan yang diterima atau yang dianggap lengkap diterbitkan Izin Usaha Perkebunan.
  4. Permohonan yang ditunda setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
  5. Penundaan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
  6. Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 ( tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan, pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka pemohon dianggap ditarik kembali.
  7. Permohonan ditolak apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratan tidak benar,usaha yang dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
  8. Penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakkannya.
Persyaratan
  1. Permohonan secara tertulis dan bermaterai.
  2. NPWP.
  3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
  4. Surat Keterangan Domisili.
  5. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten Muaro Jambi untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur.
  6. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan makro pembangunan perkebunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati.
  7. Izin lokasi dari Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain.
  8. Pertimbangan teknis ketersedian lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan).
  9. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi

10.Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan.

11.Hasil analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan yang berlaku.

12.Pernyataan perusahaan memiliki sumber daya manusia, darana, prasarana dan system untuk melakukan pengendalian organism pengganggu tanaman (OPT)

13.Pernyataan memiliki Sumber Daya Manusia, sarana,prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran.

14.Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan.

15.Melaksanakan kemitraan dengan perkebunan, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

16.Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (Grup) Perusahaan Perkebunanbelum menguasai lahan melebihi batas paling luas.

Standar Biaya
Waktu 30 Hari Kerja