IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

Izin Usaha Industri (IUI)
Sumber: BPTSP Kabupaten Muaro Jambi
(Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 562 / Kep.Bup /BPTSP/ 2013 Tanggal 31 Desember 2013 Tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Jenis Izin

Izin Usaha Industri (IUI)

Masa Berlaku Izin

Izin Usaha Industri (IUI) berlaku selama 3 Tahun

Pemberi Pertimbangan

Tim Teknis

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri (IUI)

Maksud dan Tujuan

  1. Terlindungnya perusahan-perusahan yang menjalankan usahanya secara tertib, jujur dan terbuka.
  2. Terbinanya dunia usaha Industri kecil, menengah dan industri besar.
  3. Terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.
  4. Terjalinnya sumber pendapatan Kabupaten Muaro Jambi.
  5. Sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan dimaksud.

Klasifikasi/Sasaran

  1. Semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,wajib memiliki IUI.
  2. Bagi perusahaan industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan dan berada diluar kawasan industri untuk memperoleh IUI harus melalui tahap persetujuan prinsip.

Prosedur

  1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front office dan jika lengkap di beri tanda terima.
  2. Dari front office diteruskan ke Kabid Pelayanan untuk di agendakan.
  3. Dari Kabid Pelayanan diteruskan kepada Kabid Pengelolaan untuk diverifikasi dan disurvey kelapangan bersama Tim Teknis (jika ada).
  4. Setelah disurvey langsung diproses.
  5. Setelah di Proses, draf izin diperiksa dan diparaf oleh Kabid pengelolaan dan diteruskan ke Kabag Tata Usaha.
  6. Setelah diparaf Kabag Tata Usaha diteruskan ke Kepala Badan untuk ditandatangani.
  7. Setelah izin ditandatangani kemudian diagendakan oleh kabid Pengelolaan dan diserahkan ke loket pembayaran dan loket pengambilan izin.
  8. Pemohon mengambil izin dengan menyerahkan Surat Keterangan Retribusi Daerah dan selanjutnya Surat Izin diterima oleh Pemohon.

Persyaratan

1. Surat Permohonan.

2. Foto copy KTP.

3. Foto copy NPWP.

4. Foto Copy SITU.

5. Foto Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan.

6. Foto Copy Dokumen UKL dan UPL dan AMDAL.

7. Foto Copy Izin Gangguan/HO.

8. Pas PhotoWarna ukuran 3×4 cm sebanyak 3 (tiga ) Lembar.

Standar Biaya

Tidak Dipungut

Waktu

14 Hari Kerja