IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

Izin Prinsip Penanaman Modal

Sumber: BPTSP Kabupaten Muaro Jambi

(Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 562 / Kep.Bup /BPTSP/ 2013 Tanggal 31 Desember 2013 Tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Jenis Izin

Izin Prinsip Penanaman Modal

Masa Berlaku Izin

3 (tiga) tahun Bidang Usaha Industri dan 5 (lima) tahun Bidang Usaha Lainnya

Pemberi Pertimbangan

Tim Teknis yaitu SKPD Teknis terkait dan Bidang Penanaman Modal

Dasar Hukum

PERKA BKPM RI No 5 Tahun 2013

Maksud dan Tujuan

Tujuan dari pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal adalah:

  1. Terlindungnya Perusahaan yang menjalankan usahanya secara tertib, jujur dan terbuka.
  2. Terbinanya dunia usaha industri kecil, menengah dan industri besar.
  3. Terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.
  4. Perusahaan dapat melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) bidang usaha.

Klasifikasi/Sasaran

Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang memiliki bidang usaha industri.

Prosedur

  1. Penanam modal dapat mengajukan permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal ke BPTSP Bidang Penanaman Modal, secara manual (hardcopy) atau secara elektronik (on-line) melalui SPIPISE.
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) diajukan kepada BPTSP Kab. Muaro Jambi bidang Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya.
  3. Penananaman Modal yang menyampaikan permohonan secara manual (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus menunjukkan dokumen asli kepada petugas front office, kecuali untuk pengurusan perizinan yang belum berbadan hukum
  4. Dokumen asli bagi perusahaan yang telah berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada angka (3) adalah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan.
  5. Penanam modal yang menyampaikan permohonan secara elektronik (online) sebagaimana dimaksud pada angka (1) termasuk menggugah seluruh dokumen kelengkapan persyaratan sesuai dengan jenis permohonan yang disampaikan.
  6. Penanam Modal menyampaikan permohonan secara elektronik (online) sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus menyerahkan permohonan asli dan seluruh dokumen kelengkapan persyaratan pada saat pengambilan perizinan dan nonperizinan kepada petugas front office, kecuali untuk pengurusan izin prinsip yang beum berbadan hukum.
  7. Penanaman Modal hanya menyampaikan satu berkas persyaratan permohonan melalui SPIPISE untuk pengajuan permohonan secara pararel untuk berbagai Perizinan dan Non Perizinan yang tidak berkaitan.
  8. Bidang Penanaman Modal yang telah terkoneksi dengan SPIPISE diwajibkan menggunakan SPIPISE dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan.

Persyaratan

I. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, melengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. Kelengkapan data Pemohon

  • Foto Copy Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV dan FA dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasr Perusahaan dan Persetujuan/ Pemberitahuan Perubahan, apabila ada dari Menteri HUKUM dan HAM serta NPWP Perusahaan.
  • Fotocopy Anggaran Dasar bagi badan usaha koperasi, yayasan, dilengkapi pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh Instansi yang berwenang serta NPWP perusahaan atau,
  • Foto Copy KTP yang masih berlaku dan NPWP usaha perorangan

b. Keterangan Rencana Kegiatan

  1. Untuk Industri berupa diagram alir produksi (flow chart of Production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku.
  2. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.

c. Rekomendasi dari kementrian/ lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan bidang usaha

d. Permohonan ditandatangani diatas materai oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan sebagai pemohon

e. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon ke BPTSP bidang penanaman modal, kuasa pengurusan permohonan wajib dilengkapi dengan surat kuasa asli bermaterai, identitas diri jelas dari pemberi dan penerima kuasa.

II. Pemohon Izin Prinsip Penanaman Modal Asing, melengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. Bagi pemohon yang belum berbadan hukum Indonesia dan pemohon adalah:

  1. pemerintah negara lain, melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia.
  2. perorangan asing, melampirkan fotocopy paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik dengan jelas.
  3. badan usaha asing, melampirkan fotocopy anggaran dasar dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah.
  4. untuk peserta Indonesia:
  • perorangan Indonesia, melampirkan fotocopy KTP yang masih berlaku dan fotocopy NPWP dan/atau
  • badan hukum Indonesia, melampirkan fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta fotocopy NPWP perusahaan.

b. Bagi pemohon yang telah berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas, melampirkan:

  1. fotocopy Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta fotocopy NPWP perusahaan.
  2. bukti diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham adalah:
  • pemerintah negara lain, melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia.
  • perorangan asing, melampirkan fotocopy paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik dengan jelas.
  • badan usaha asing, melampirkan fotocopy anggaran dasar dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah.
  • perorangan Indonesia, melampirkan fotocopy KTP yang masih berlaku dan fotocopy NPWP
  • badan hukum Indonesia, melampirkan fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta fotocopy NPWP perusahaan.

c. Keterangan rencana kegiatan:

  • untuk industri, berupa diagram alir produksi dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku.
  • untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.

d. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha.

e. Permohonan ditandatangani di atas materai oleh seluruh calon pemegang saham atau kuasanya.

f. Permohonan ditandatangani diatas materai oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan sebagai pemohon

g. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon ke BPTSP bidang penanaman modal, kuasa pengurusan permohonan wajib dilengkapi dengan surat kuasa asli bermaterai, identitas diri jelas dari pemberi dan penerima kuasa.

Standar Biaya

Tidak Dipungut

Waktu

3 Hari Kerja