IZIN LABORATORIUM

IZIN LABORATORIUM

Dasar hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Usaha Klinik Pelayanan Kesehatan, Apotik, Toko Obat, Optikal, Laboratorium, Pembuat gigi palsu dan Pengobatan Tradisional.

Unit Kerja/Instansi yang memproses Perizinan : Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi.

Prosedur pengurusan Izin :
Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Muaro Jambi melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan..

Persyaratan untuk mendapatkan Izin :
a. Fotocopy KTP
b. Fotocopy Izin Tempat Usaha
c. Lokasi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Bangunan memenuhi persyaratan yang dikatakan.
e. Penanggung jawab teknis memenuhi ketentuan.
f. Melampirkan fotocopy Izin UPL dan UKL.

Waktu pengurusan Izin : 7 (tujuh) hari kerja

Biaya pengurusan Izin :
a. Biaya Retribusi Izin Rp. 100.000,-
b. Biaya Retribusi Leges Rp. 1.000,-

Jangka waktu berlakunya Izin : 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila telah habis masa berlakunya dan setiap tahunnya wajib melakukan pendaftaran ulang (Heregister)

Ketentuan pelaksanaan/ kewajiban pemegang Izin :

  1. Wajib menjalankan kegiatan usahanya paling lama 6 (enam) bulan sejak izin di terbitkan.
  2. Harus mempunyai Surat Izin dan memperbaharui izin yang habis masa berlakunya.
  3. Lokasi Laboratorium harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Wajib menyelenggarakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
  5. Wajib membantu program Pemerintah dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
  6. Wajib menyelenggarakan upaya keselamatan Laboratorium.
  7. Wajib melaksanakan R/R
  8. Tidak boleh melaksanakan pemeriksaan diatas kemampuan minimal pelayanan Laboratorium yang telah ditentukan.
  9. Tidak boleh melaksanakan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya.
  10. Tidak boleh melanggar ketentuan dan kewajiban serta syarat-syarat yang telah diatur.
  11. Izin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan Bupati

Sanksi atas pelangggaran ketentuan Izin :
a. Peringatan tertulis
b. Pembekuan izin
c. Pencabutan Izin
d. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).