IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL

Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

Sumber: BPTSP Kabupaten Muaro Jambi
(Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor  562 / Kep.Bup /BPTSP/ 2013 Tanggal 31 Desember 2013 Tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Jenis Izin

IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL

Masa Berlaku Izin

Sepanjang perusahaan masih melakukan bidang usaha, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pemberi Pertimbangan

Tim Tekhnis yaitu SKPD Teknis terkait dan Bidang Penanaman Modal

Dasar Hukum

Perka BKPM RI NO. 5 Tahun 2013

Maksud dan Tujuan

Tujuan dari pemberian Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal adalah Perusahaan memiliki Izin Prinsip Penggabungan yang telah merupakan hasil penggabungan atas 2 (dua) atau lebih perusahaan yang siap melakukan produksi/operasi wajib memiliki Izin Usaha Penggabungan.

Klasifikasi/Sasaran

Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip Penggabungan dan siap melakukan produksi/operasi.

Prosedur

  1. Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan Non perizinan Penanman Modal ke BPTSP Bidang Penanaman Modal, secara manual (Hardcopy) atau  secara elektronik (online) melalui SPIPISE
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) diajukan kepada BPTSP Kab. Muaro Jambi sesuai dengan kewenangannya.
  3. Penananaman modal yang menyampaikan permohonan secara manual (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus menunjukkan dokumen asli kepada petugas front office,    kecuali untuk pengurusan perizinan yang belum berbadan hukum
  4. Dokumen asli bagi perusahaan yang telah berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada angka (3) adalah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan
  5. Penanam modal yang menyampaikan permohonan secara elektronik (online) sebagimana dimaksud pada angka (1) termasuk menggugah seluruh dokumen kelengkapan persyaratan sesuai dengan jenis permohonan yang disampaikan.
  6. Penanam Modal menyampaikan permohonan secara elektronik (online) sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus menyerahkan permohonan asli dan seluruh dokumen kelengkapan persyaratan pada saat pengambilan perizinan dan nonperizinan kepada petugas front office, kecuali untuk pengurusan izin prinsip yang beum berbadan hukum.
  7. Penanaman Modal hanya menyampaikan satu berkas persyaratan permohonan melalui SPIPISE untuk pengajuan permohonan secara pararel untuk berbagai Perizinan dan Non Perizinan yang tidak berkaitan.
  8. Bidang Penanaman Modal yang telah terkoneksi dengan SPIPISE diwajibkan menggunakan SPIPISE dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan.

Persyaratan

1. Fotocopy perizinan yang dimiliki berupa izin prinsip penggabungan perusahaan.

2. Foto Copy Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan Pengesahan Anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan apabila ada, dari Menteri HUKUM dan HAM serta NPWP Perusahaan.

3. Legalitas lokasi proyek:

a. Foto copy bukti penguasaan tanah dan / atau bangunan untuk kantor/gudang berupa :
  • Akte jual beli oleh PPAT atas nama perusahaan atau
  • Sertifikat Hak Atas Tanah
  • IMB.
b. Perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan:
  • Fotocopy perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa
  • Minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri
  • Minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan

Terhitung sejak tanggal permohonan diajukan

c. Perjanjian pinjam pakai:
  • Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi atau
  • Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dilahan atau bangunan yang dikuasi oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi.
d. Afiliasi sebagaimana dimaksud pada perjanjian pinjam pakai mencakup :
  • 1 (satu) grup perusahaan yang dibuktikan dengan kepemilikan saham ddalam Akta Perusahaan atau
  • Perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perusahaan

 

4. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek:

a. Fotocopy izin gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat.

b. Bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri tidak diwajibkan melampirkan rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU.

c. Bagi perusahaan yang berlokasi di gedung perkantoran, wajib melampirkan fotocopy izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU atas nama perusahaan pengelola/pemilik gedung.

 

5. Kelengkapan perizinan terkait lingkungan dalam bentuk :

a. Fotocopy persetujuan/pengesahan AMDAL dan dokumen AMDAL sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Fotocopy persetujuan/pengesahan dokumen UKL dan UPL dan dokumen UKL-UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencantumkan jenis barang yang diproduksi dan total kapasitas produksi atau

c. Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) yang diketahui oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah setempat untuk berlokasi di luar gedung perkantoran dan di luar kawasan industri.

 

6. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan)


7. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir dari BPTSP Kab. Muaro Jambi Bidang Penanaman Modal.
 
8. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat.
 
9. Permohonan ditanda tangani diatas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan, dan stempel  cukup perusahaan.

10.Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon, kuasa pengurusan permohonan wajib dilengkapi dengan surat kuasa asli bermaterai, identitas diri jelas dari pemberi dan penerima kuasa.

 

Standar Biaya

Tidak Dipungut

Waktu

7 (tujuh) Hari Kerja