IZIN USAHA PERLUASAN

Izin Usaha Perluasan
Sumber: BPTSP Kabupaten Muaro Jambi
(Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor  562 / Kep.Bup /BPTSP/ 2013 Tanggal 31 Desember 2013 Tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Jenis Izin

IZIN USAHA PERLUASAN

Masa Berlaku Izin

Sepanjang perusahaan masih melakukan bidang usaha, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pemberi Pertimbangan

Tim Tekhnis yaitu SKPD Teknis terkait dan Bidang Penanaman Modal

Dasar Hukum

Perka BKPM RI NO. 5 Tahun 2013

Maksud dan Tujuan

Tujuan dari pemberian Izin Usaha Perluasan adalah Perusahaan yang telah memiliki izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang telah siap berproduksi/beroperasi.

Klasifikasi/Sasaran

Perusahaan yang telah memiliki izin prinsip Perluasan dan telah siap berproduksi/ beroperasi wajib memiliki Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.

Prosedur

  1. Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan Non perizinan Penanman Modal ke BPTSP Bidang Penanaman Modal, secara manual (hardcopy) atau  secara elektronik (online) melalui SPIPISE
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) diajukan kepada BPTSP Kab. Muaro Jambi sesuai dengan kewenangannya.
  3. Penananaman modal yang menyampaikan permohonan secara manual (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus menunjukkan dokumen asli kepada petugas front office,    kecuali untuk pengurusan perizinan yang belum berbadan hukum
  4. Dokumen asli bagi perusahaan yang telah berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada angka (3) adalah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan
  5. Penanam modal yang menyampaikan permohonan secara elektronik (online) sebagimana dimaksud pada angka (1) termasuk menggugah seluruh dokumen kelengkapan persyaratan sesuai dengan jenis permohonan yang disampaikan.
  6. Penanam Modal menyampaikan permohonan secara elektronik (online) sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus menyerahkan permohonan asli dan seluruh dokumen kelengkapan persyaratan pada saat pengambilan perizinan dan nonperizinan kepada petugas front office, kecuali untuk pengurusan izin prinsip yang beum berbadan hukum.
  7. Penanaman Modal hanya menyampaikan satu berkas persyaratan permohonan melalui SPIPISE untuk pengajuan permohonan secara pararel untuk berbagai Perizinan dan Non Perizinan yang tidak berkaitan.
  8. Bidang Penanaman Modal yang telah terkoneksi dengan SPIPISE diwajibkan menggunakan SPIPISE dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan.

Persyaratan

1. Fotocopy perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha

2. Foto Copy Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan Pengesahan Anggaran Dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan apabila ada, dari Menteri HUKUM dan HAM serta NPWP Perusahaan.

3. Foto Copy legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari:

a. Fotocopy bukti penguasaan tanah dan / atau bangunan untuk kantor/ gudang berupa :
  • akta jual beli oleh PPAT atas nama perusahaan atau
  • sertifikat hak atas tanah dan
  • IMB

b. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-meyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa.

  • Minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industry
  • Minimal 1 (satu) tahun bidang usaha jasa/perdagangan.
c. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
  • Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam satu bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau
  • Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi.
  • Afiliasi sebagimana dimaksud diatas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan.
d. Hubungan afiliasi, mencakup:
  • 1 (satu) Grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan, atau
  • Perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditanda tangani oleh direksi masing-masing perusahaan;
4. Kelengkapan perizinan daerah sesuai dengan lokasi proyek : 
  • Fotocopy izin gangguan (UUG/HO) dan /atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industry sesuai dengan ketentuan peraturan daerah setempat.
  • Bagi perusahaan yang berlokasi di gedung perkantoran, wajib melampirkan rekaman izin gangguan (UUG/HO) dan /SITU;
  • Bagi perusahaan yang berlokasi di gedung perkantoran, wajib melampirkan rekaman izin gangguan (UUG/HO) dan atau SITU;

5. Fotocopy dokumen dan persetujuan/ pengesahan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya Pemantauan  Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL)

6. Fotocopy izin lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL;

7. Hasil Pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).

8. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir dari BPTSP Kab. Muaro Jambi Bidang Penanaman Modal.

9. Persyaratan lain sebagimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat.

10. Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izin-izin usaha yang pernah dimiliki.

11.Permohonan ditanda tangani oleh direksi/pimpinan, perusahaan bermaterai cukup danstempel perusahaan.

12.Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon, kuasa pengurusan permohonan wajib dilengkapi dengan surat kuasa asli bermaterai, identitas diri jelas dari pemberi dan penerima kuasa.

Standar Biaya

Tidak Dipungut

Waktu

7 (tujuh) Hari Kerja