IZIN USAHA

Izin Usaha

Sumber: BPTSP Kabupaten Muaro Jambi

(Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor  562 / Kep.Bup /BPTSP/ 2013 Tanggal 31 Desember 2013 Tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

 

Jenis Izin

IZIN USAHA

Masa Berlaku Izin

Izin Usaha berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemberi Pertimbangan

Tim Tekhnis yaitu SKPD Teknis terkait dan Bidang Penanaman Modal

Dasar Hukum

Perka BKPM RI NO. 5 Tahun 2013

Maksud dan Tujuan

Tujuan dari pemberian Izin Usaha adalah Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, yang melakukan kegiatan berdasarkan pendaftaran/izin prinsip/surat persetujuan penanaman modal, diwajibkan memiliki Izin Usaha pada saat siap melakukan produksi/operasi.

Klasifikasi/Sasaran

  1. Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, yang melakukan kegiatan berdasarkan pendaftaran/izin prinsip/surat persetujuan penanaman modal, diwajibkan memiliki Izin Usaha pada saat siap melakukan produksi/operasi.
  2. Izin Usaha yang dimaksud pada angka (1), diterbitkan terpisah untuk setiap sektor atau bidang usaha tertentu, sesuai ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kementerian/Lembaga yang membina sektor/bidang usaha.
  3. Perusahaan yang memiliki Izin Prinsip yang mencantumkan lebih dari satu bidang usaha selain bidang industri harus mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat bersamaan.
  4. Dalam hal permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada angka (3) tidak dilakukan pada saat yang bersamaan, maka bidang usaha yang belum diajukan permohonan izin usahanya dinyatakan batal.
  5. Atas bidang usaha yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada angka (4), apabila perusahaan masih berminat untuk melaksanakan bidang usaha tersebut, perizinannya dapat diajukan kembali sebagai perluasan usaha.
  6. Perusahaan yang memiliki izin prinsip dibidang industri menghasilkan lebih dari 1 (satu) jenis produk dan/atau memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi proyek dapat mengajukan permohonan Izin Usaha secara bertahap.

Prosedur

  1. Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan Non perizinan Penanman Modal ke BPTSP Bidang Penanaman Modal, secara manual (Hardcopy) atau  secara elektronik (on-line) melalui SPIPISE
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) diajukan kepada BPTSP Kab. Muaro Jambi sesuai dengan kewenangannya.
  3. Penananaman Modal yang menyampaikan permohonan secara manual (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus menunjukkan dokumen asli kepada petugas front office, kecuali untuk pengurusan perizinan yang belum berbadan hukum
  4. Dokumen asli bagi perusahaan yang telah berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada angka (3) adalah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan
  5. Penanam modal yang menyampaikan permohonan secara elektronik (online) sebagimana dimaksud pada angka (1) termasuk menggugah seluruh dokumen kelengkapan persyaratan  sesuai dengan jenis permohonan yang disampaikan.
  6. Penanam modal menyampaikan permohonan secara elektronik (online) sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus menyerahkan permohonan asli dan seluruh dokumen kelengkapan persyaratan pada saat pengambilan perizinan dan nonperizinan kepada petugas front office, kecuali untuk pengurusan izin prinsip yang beum berbadan hukum.
  7. Penanaman Modal hanya menyampaikan satu berkas persyaratan permohonan melalui SPIPISE untuk pengajuan permohonan secara pararel untuk berbagai Perizinan dan Non Perizinan yang tidak berkaitan.
  8. Bidang Penanaman Modal yang telah terkoneksi dengan SPIPISE diwajibkan menggunakan SPIPISE dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan.

Persyaratan

1. Fotocopy perizinan berupa Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha/Izin Kementerian/Lembaga/Dinas Terkait yang telah dimiliki.

2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP Perusahaan.

3. Fotocopy legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari:

a. Fotocopy bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa:

  • akta jual beli oleh PPAT atas nama perusahaan atau
  • sertifikat Hak Atas Tanah dan
  • IMB.

b. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa.

  • minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri
  • minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/ perdagangan.
Terhitung sejak tanggal permohonan diajukan atau

c. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai bila:

  • Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi atau
  • Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dilahan atau bangunan yang dikuasi oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi.
  • Afiliasi sebagaimana dimaksud diatas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta Perusahaan.

Hubungan afiliasi mencakup:

  • 1 (satu) grup perusahaan yang dibuktikan dengan kepemilikan saham ddalam Akta Perusahaan atau
  • Perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perusahaan.
4. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek
  • Fotocopy izin gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat.
  • Bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri tidak diwajibkan melampirkan rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU.
  • Bagi perusahaan yang berlokasi di gedung perkantoran, wajib melampirkan fotocopy izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU atas nama perusahaan pengelola/pemilik gedung.

Yang masih berlaku dan sesuai lokasi proyek atau alamat perusaaan yang baru.

5. Fotocopy dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

6. Fotocopy izin lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL.

7. Hasil pemeriksaan lapangan untuk bidang usaha :

  • Jasa Perdagangan.
  • Bidang usaha lainnya bila diperlukan.

8. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir dari BPTSP Kab. Muaro Jambi Bidang Penanaman Modal

9. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha

10. Permohonan ditandatangani diatas materai oleh direksi/pimpinan perusahaan yang meneruskan kegiatan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon.

11. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon, kuasa pengurusan permohonan wajib dilengkapi dengan surat kuasa asli bermaterai, identitas diri jelas dari pemberi dan penerima kuasa.

Standar Biaya

Tidak Dipungut

Waktu

7 (tujuh) Hari Kerja