IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL

Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

Sumber: BPTSP Kabupaten Muaro Jambi
(Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor  562 / Kep.Bup /BPTSP/ 2013 Tanggal 31 Desember 2013 Tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Jenis Izin

IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL

Masa Berlaku Izin

1 (satu) tahun

Pemberi Pertimbangan

Tim Tekhnis yaitu SKPD Teknis terkait dan Bidang Penanaman Modal

Dasar Hukum

Perka BKPM RI NO. 5 Tahun 2013

Maksud dan Tujuan

Tujuan dari pemberian Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal adalah:

  1. Terlindungnya Perusahaan yang menjalankan usahanya secara tertib, jujur dan terbuka.
  2. Perusahaan dapat menggabungkan menjadi satu apabila memiliki 2 perusahaan.
  3. Perusahaan yang menerima penggabungan yang masih memiliki izin prinsip/izin prinsip perluasan yang belum memiliki izin usaha, dapat langsung ditampung dalam izin prinsip penggabungan.
  4. Perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penggabungan harus mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tekait dengan perseroan terbatas, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
  5. Perusahaan yang menerima penggabungan harus melaksanakan semua ketentuan sesuai bidang usaha hasil penggabungan perusahaan sebagaimana tercantum pada surat persetujuan/izin prinsip/izin usaha yang telah ditetapkan.

Klasifikasi/Sasaran

Penggabungan Perusahaan oleh 2 (dua) atau lebih Perusahaan, dimana perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penggabungan masing-masing dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Izin Prinsip/ Surat Persetujuan dan harus telah memiliki Izin Usaha atas sebagian atau seluruh Izin Prinsip/Surat Persetujuan

Prosedur

  1. Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal ke BPTSP Bidang Penanaman Modal, secara manual (hardcopy) atau  secara elektronik (online) melalui SPIPISE
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) diajukan kepada BPTSP Kab. Muaro Jambi sesuai dengan kewenangannya.
  3. Penananaman Modal yang menyampaikan permohonan secara manual (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus menunjukkan dokumen asli kepada petugas front office, kecuali untuk pengurusan perizinan yang belum berbadan hukum
  4. Dokumen asli bagi perusahaan yang telah berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada angka (3) adalah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan
  5. Penanam modal yang menyampaikan permohonan secara elektronik (online) sebagimana dimaksud pada angka (1) termasuk menggugah seluruh dokumen kelengkapan persyaratan  sesuai dengan jenis permohonan yang disampaikan.
  6. Penanam modal menyampaikan permohonan secara elektronik (online) sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus menyerahkan permohonan asli dan seluruh dokumen kelengkapan persyaratan pada saat pengambilan perizinan dan nonperizinan kepada petugas front office, kecuali untuk pengurusan izin prinsip yang beum berbadan hukum
  7. Penanaman Modal hanya menyampaikan satu berkas persyaratan permohonan melalui SPIPISE untuk pengajuan permohonan secara pararel untuk berbagai Perizinan dan Non Perizinan yang tidak berkaitan.
  8. Bidang Penanaman Modal yang telah terkoneksi dengan SPIPISE diwajibkan menggunakan SPIPISE dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan.

Persyaratan

Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung:

a.  Rekaman Izin Prinsip dan izin usaha dan atau perubahannya

  1. Foto Copy Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan Pengesahan Anggaran dasar perusahaan dan  persetujuan/pemberitahuan perubahan apabila ada, dari Menteri HUKUM dan HAM serta NPWP Perusahaan.
  2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran dasar perusahaan perseujuan/pemberitahuan peruahan, apabila ada dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan
  3. Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan perubahan kepemilikan saham dala perseroan yang dituangkan dalam bentuk risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham atau Akta perubahan dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat / Berita Acara RUPS.
  4. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir dari BPTSP Kab. Muaro Jambi Bidang Penanaman Modal.

b. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan diterbitkan terpisah untuk sektor industri dan selain sektor industri.

c. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan sesuai dengan lampiran formulir permohonan izin prinsip penggabungan perusahaan.

d. Permohonan ditandatangani diatas materai oleh direksi/pimpinan perusahaan yang meneruskan kegiatan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon.

e. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon, kuasa pengurusan permohonan wajib dilengkapi dengan surat kuasa asli bermaterai, identitas diri jelas dari pemberi dan penerima kuasa.

 

Standar Biaya

Tidak Dipungut

Waktu

10 (sepuluh) Hari Kerja