IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Izin Prinsip Perluasan Perluasan Penanaman Modal

Sumber: BPTSP Kabupaten Muaro Jambi

(Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor  562 / Kep.Bup /BPTSP/ 2013 Tanggal 31 Desember 2013 Tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Jenis Izin

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Masa Berlaku Izin

3 (tiga) tahun Bidang Usaha Industri dan 5 (lima) tahun Bidang Usaha Lainnya

Pemberi Pertimbangan

Tim Teknis yaitu SKPD Teknis terkait dan Bidang Penanaman Modal

Dasar Hukum

Perka BKPM RI NO. 5 Tahun 2013

Maksud dan Tujuan

Tujuan dari pemberian Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah bagi perusahaan Penananaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing yang melakukan perluasan usaha di bidang-bidang usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Klasifikasi/Sasaran

Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing yang melakukan perluasan usaha di bidang-bidang usaha sesuai dengan Peraturan  Perundang-undangan.

Prosedur

  1. Penanam modal dapat mengajukan permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal ke BPTSP Bidang Penanaman Modal, secara manual (Hardcopy) atau  secara elektronik (on-line) melalui SPIPISE.
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) diajukan kepada BPTSP Kab. Muaro Jambi Bidang Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya.
  3. Penananaman Modal yang menyampaikan permohonan secara manual (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus menunjukkan dokumen asli kepada petugas front office, kecuali untuk pengurusan perizinan yang belum berbadan hukum
  4. Dokumen asli bagi perusahaan yang telah berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada angka (3) adalah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan.
  5. Penanam modal yang menyampaikan permohonan secara elektronik (online) sebagimana dimaksud pada angka (1) termasuk menggugah seluruh dokumen kelengkapan persyaratan sesuai dengan jenis permohonan yang disampaikan.
  6. Penanam modal menyampaikan permohonan secara elektronik (online) sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus menyerahkan permohonan asli dan seluruh dokumen kelengkapan persyaratan pada saat pengambilan perizinan dan nonperizinan kepada petugas front office, kecuali untuk pengurusan izin prinsip yang beum berbadan hukum.
  7. Penanaman Modal hanya menyampaikan satu berkas persyaratan permohonan melalui SPIPISE untuk pengajuan permohonan secara pararel untuk berbagai Perizinan dan Non Perizinan yang tidak berkaitan.
  8. Bidang Penanaman Modal yang telah terkoneksi dengan SPIPISE diwajibkan menggunakan SPIPISE dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan.

Persyaratan

a. Fotocopy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila ada.

b. Foto Copy Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri HUKUM dan HAM serta NPWP Perusahaan.

c. Keterangan Rencana Kegiatan:

  1. Untuk Industri berupa diagram alir produksi (flow chart of Production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku.
  2. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.

d. Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseorangan yang mengakibatkan terjadinya:

  1. Perubahan persentase saham antara asing dan Indonesia dalam modal perseroan dan atau,
  2. Perubahan nama dan negara asal pemegang saham, harus melampirkan:
  • Kesepakatan perubahan kepemilikian saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat Umum Pemegang saham (RUPS)/ Keputusan sirkuler seluruh pemegang saham atau akta perubahan dalam bentuk pernyataan Keputusan Rapat/berita Acara RUPS.
  • Bukti diri pemegang saham baru, dalam hal pemegang saham adalah:
    • Pemerintah negara lain, melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh kedutaan besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan.
    • Perorangan asing, melampirkan fotocopy paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tanda tangan pemilik paspor dengan jelas;
    • Badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar dalam bahasa inggris atau terjemahannya dalam bahasa indonesia dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah.
    • Perorangan Indonesia melampirkan fotocopy KTP yang berlaku dan fotocopy NPWP.
    • Badan Hukum Indonesia, melampirkan fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta fotocopy NPWP perusahaan;
    • Penyertaan dalam modal perseroan posisi terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM

e. Rekomendasi dari Kementrian / Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan bidang usaha;

f.   Rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan

g. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir dari BPTSP Kab. Muaro Jambi Bidang Penanaman Modal.

h. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan)

i. Permohonan ditandatangani diatas materai oleh direksi/pimpinan perusahaan sebagai pemohon dan stempel perusahaan;

j. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon, kuasa pengurusan permohonan wajib dilengkapi dengan surat kuasa asli bermaterai, identitas diri jelas dari pemberi dan penerima kuasa.

Standar Biaya

Tidak Dipungut

Waktu

3 (tiga) Hari Kerja