Pasca Korsupgah dengan KPK, Masnah Kumpulkan Semua OPD

Muaro Jambi- Setelah dilakukannya pertemuan tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi, pada 21 November lalu, Pemerintah Kabupaten Muarojambi langsung bereaksi. Senin (4/12), Bupati Muarojambi Hj. Masnah Busro mengumpulkan semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada guna melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja para OPD agar tidak bersinggungan dengan tata aturan pemerintahan serta hukum.

Selain itu, rapat yang dilakukan di ruang rapat Wakil Bupati ini juga membahas rencana aksi yang akan dilakukan sesuai hasil kesepakatan Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi bersama tim Korsupgah KPK lalu.

Dalam rapat tersebut, Masnah menekankan kepada seluruh jajarannya agar selain meningkatkan kinerja dan pelayanan, para OPD juga harus bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku dan tidak coba-coba untuk melakukan korupsi.

"Rapat untuk mengevaluasi kinerja para OPD dan para camat, disini saya menekankan agar semua OPD memang benar -benar bekerja dengan sebaik-baiknya dan sesuai aturan. program-program kedepan harus transparan," ungkap Bupati

Masnah juga meminta kepada OPD jangan sampai berpikiran untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN).  "Karena ini akan menghabiskan karier dan masa depan anda," pesan Masnah kepada jajarannya.

Sementara itu, Plt Sekda Muaro Jambi Junaidi membenarkan kalau rapat yang dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari hasil kesepakatam Bupati/Walikota dengan Tim Korsupgah beberapa waktu lalu. Dalam kesepakatan tersebut, Kabupaten/Kota yang ada dipinta agar melakukan rencana aksi dalam tata pengelolaan pemerintahan.

"Ada beberapa rencana aksi yang akan dilakukan. Salah satunya pembentukan tim yang terdiri dari beberapa Pokja. Dimana nantinya hasil dari Pokja ini akan dilaporkan ke KPK secara berkala," ungkap Junaidi.

Junaidi menjelaskan bahwa tim yang akan dibentuk dan terdiri dari Pokja - pokja ini nantinya akan bekerja sesuai arahan.

"Ditekankan 2018 Pokja ini sudah berjalan sesuai aturan yang ada, "tutup Sekda.(mad)  


Sumber             : Bag. Humas Setda Kab. Ma. Jambi
Tanggal Publikasi : 4 Desember 2017