DD DAN TP4D DISOSIALISASIKAN

Muaro Jambi - Gagasan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) yang meminta Dana Desa (DD)  dan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) disosialiaasikan secara serentak seluruh Indonesia, ditingkat Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan (24/8) bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Muaro Jambi.

Sosialisasi DD dan TP4D di Kabupaten Muaro Jambi digelar Kejaksaan Negeri (Kejari) Muaro Jambi dengan nara sumber Kepala Kejari Muaro Jambi Sunarto, SH, dan Kadis PMD Drs. R. Najmi, sedangkan peserta sosialisasi para Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Muaro Jambi.

Wakil Bupati (Wabup) Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno saat membuka Sosialisasi DD dan TP4D mengatakan,
sehubungan dengan diundangkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang meletakan posisi desa sebagai desa mandiri dan otonom dimana salah satu amanatnya pemberian kewenangan kepada desa dengan dukungan dana cukup besar.
Selain itu kata Wabup, UU No 6 tentang Desa juga mengamanatkan pemerintah daerah harus menganggarkan 10 persen dari dana perimbangan pusat kedaerah dikurangi DAK untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 sebesar Rp. 79 Milyar, dan 10 persen dari pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun 2017 lebih dari 4,5 milyar rupiah.

Kata Wabup Bambang Bayu Suseno lagi, ditambah lagi dengan DD yang bersumber dari APBN dianggarkan oleh pemerintah pusat untuk desa dalam Kabupaten Muaro Jambi sebesar 117 milyar rupiah, ditambah lagi bantuan keuangan dari Provinsi sebesar Rp. 60 juta untuk masing-masing desa, sehingga unruk tahun 2017 rata-rata total APBDes masing-masing desa berkisar 1,3 milyar rupiah.
"Hal ini menjadi daya tarik tersendiri sehingga seluruh pemantauan dan pengawasan tertuju ke desa, maka dari itu sosialisasi yang digelar pihak Kejaksaan ini diikuti dengan baik agar pembinaan sebagai langkah pencegahan dini bagi Kades dan Perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan desa,"harap Wabup.

Sebelumnya Kajari Muaro Jambi Sunanto, SH menyampaikan bahwa selaku Ketua TP4D Kabupaten Muaro Jambi kami terus melakukan pengawasan dan pengawalan penggunaan DD dan ADD dengan maksud agar tidak terjadi kebocoran atau tidak terjadi penyalahgunaan serta tidak terjadi tumpang tindih dalam penggunaan DD dan ADD.(mad)



Sumber             : Bag. Humas Setda Kab. Ma. Jambi
Tanggal Publikasi : 24 Agustus 2017