Kecamatan Sungai Bahar

GEOGRAFIS
Kecamatan Sungai Bahar merupakan pemekaran dari Kecamatan Mestong yang mempunyai Luas Wilayah 1000 Km2 dan Penduduk ± 75.000 Jiwa yang terletak dibagian Barat Kabupaten Muaro Jambi merupakan eks pemerintah transmigrasi yang terdiri dari 22 UPT yang telah menjadi desa defenitif, mempunyai penduduk yang cukup padat dan heterogen terdiri dari berbagai etnis yang membaur secara rukun dan damai.

 Wilayah ini terletak ± 85 Km dari Pusat Pemerintahan yang dapat di akses melalui jalan dengan kondisi yang cukup baik beraspal hingga kepusat kecamatan di desa Marga (Unit IV). Administrasi Pemerintahan dibagi atas 22 desa terdiri dari :

  1. Suka Makmur
  2. Marga Mulya
  3. Panca Mulya
  4. Marga
  5. Rantau Harapan
  6. Tanjung Harapa
  7. Berkah
  8. Bukit Makmur
  9. Bukit Mas
  10. Mekar Sari Makmur
  11. Bakti Mulya
  12. Talang Bukit
  13. Sumber Mulya
  14. Matra Manunggal
  15. Bukit Mulya
  16. Sumber Jaya
  17. Markanding
  18. Bahar Mulya
  19. Talang Datar
  20. Pinang Tinggi
  21. Mulya Jaya
  22. Sungai Dayo

POTENSI
Potensi utama daerah ini adalah Sektor Perkebunan terutama kelapa sawit dengan luas ± 15.000 Ha dan merupakan mata pencarian utama masyarakat disamping Sektor Perdagangan dan Jasa.Secara ekonomi Sektor Perkebunan ternyata terbukti mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat setempat.

Disamping Sektor Perkebunan Potensi lain yang tak kalah penting adalah Batu Bara yang memiliki cadangan deposit yang sangat besar, namun belum dieksploitasi menunggu investor, mengingat eksploitasi Batu Bara membutuhkan teknologi dan modal yang tinggi.

LAYANAN UMUM
Layanan umum yang dilaksanakan pemerintah kecamatan Sungai Bahar meliputi :
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Layanan Pertanahan
- Rekomendasi Perizinan

Disamping layanan tersebut camat hanya menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi program kerja skala kecamatan guna menjamin segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, oleh karena itu layanan dilaksanakan secara terukur baik syarat waktu dan biaya dalam rangka memberikan layanan prima kepada masyarakat dengan meminimalisasi kelurahan baik yang bersifat administrasi maupun prilaku aparat dengan menempatan kepuasan masyarakat sebagai tujuan layanan.