Kecamatan Kumpeh

GEOGRAFIS
Kecamatan Kumpeh terletak di bagian Timur Kabupaten Muaro Jambi dengan luas wilayah 2.100 Km2 dan penduduk 31.000 Jiwa, hampir 90 % wilayah terdiri dari lahan basah dengan ketinggian 0 s/d 10 diatas permukaan laut merupakan kecamatan terluas, disini juga terdapat Taman Nasional Berbak yang merupakan habitat flora dan fauna sebagai pusat perlindungan ekosistem daerah rawa dengan batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara   berbatasan dengan kec. Maro Sebo
- sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Jambi
- Sebelah Barat   berbatasan dengan kec. Kumpeh Ulu
- Sebelah Timur  berbatasan dengan kab. Tanjung Jabung Timur

Administrasi pemerintah berpusat di kelurahan tanjung yang bejarak ± 120 Km dari pusat pemerintahan dapat ditempuh dengan jalan Darat dan Sungai, terdiri dari:

  1. Londerang
  2. Rantau Panjang
  3. Mekar Sari
  4. Betung
  5. Gedong karya
  6. Puding
  7. Pulau Mentaro
  8. Petanang
  9. Seponjen
  10. Sungai AuR
  11. Sogo
  12. Jebus
  13. Sungai Bungur
  14. Pematang raman
  15. Rondang
  16. Maju Jaya


POTENSI
Potensi terbesar Kecamatan Kumpeh adalah potensi lahan besar yang sangat potensial untuk pengembangan Sektor Pertanian dan Tanaman Pangan, Palawija dan Holtikultura, hal ini dapat dilaksanakan dengan Teknologi mengingat rata-rata kedalaman rawa antara 2 s/d 5 M sehingga dibutuhkan sistem pengairan yang tepat menggunakan koalisasi untuk pengendalian air sehingga banyak ditanami. Disamping itu karena daerah ini dialiri Sungai Batang Hari maka merupakan potensi perikanan yang sangat besar, bilamana dikelola secara intensif menggunakan Teknologi Jaring Apung (TJA) yang cocok untuk budidaya ikan perairan umum.

LAYANAN UMUM
Layanan umum yang dilaksanakan pemerintah kecamatan kumpeh meliputi :
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Layanan Pertanahan
- Rekomendasi Perizinan

Disamping layanan tersebut camat hanya menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi program kerja skala kecamatan guna menjamin segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, oleh karena itu, Layanan dilaksanakan secara terukur baik syarat waktu dan biaya dalam rangka memberikan layanan prima kepada masyarakat dengan meminimalisasi kelurahan baik yang bersifat administrasi maupun prilaku aparat dengan menempatan kepuasan masyarakat sebagai tujuan layanan.